Pertahankan Predikat Desa Antikorupsi, Desa Limau Manis Natuna Bersiap Hadapi Penilaian Ulang KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia kembali melakukan monitoring implementasi indikator Desa Antikorupsi di Desa Limau Manis, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Senin (14/9/2026).

Monitoring tersebut dihadiri langsung Wakil Ketua Tim Satgas Desa Antikorupsi KPK, Ariz Dedy Arham, bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemerintah Kabupaten Natuna. Acara itu bertempat di Gedung Pertemuan Desa Limau Manis.
Desa Limau Manis menjadi perhatian karena sebelumnya berhasil meraih nilai 94 dengan kategori istimewa, dan menjadi desa percontohan dalam penilaian Desa Antikorupsi pada 2023 lalu.

Wakil Ketua Tim Satgas Desa Antikorupsi KPK, Ariz Dedy Arham memberikan apresiasi atas capaian tersebut.
Menurutnya, nilai 94 menjadi bukti bahwa Desa Limau Manis telah memenuhi indikator penting dalam penerapan tata kelola pemerintahan desa yang berintegritas.
“Alhamdulillah, tahun 2023 yang lalu Desa Limau Manis mendapatkan nilai 94 dengan kategori istimewa,” ujar Ariz.
Ia menjelaskan, monitoring kali ini dilakukan untuk memastikan nilai dan praktik antikorupsi yang telah dibangun Desa Limau Manis tetap dipertahankan secara konsisten.
Idealnya, kata Ariz, monitoring dilakukan setiap dua tahun sekali.
Namun, karena sejumlah kendala, KPK baru dapat kembali melakukan monitoring pada 2026.
“Kami melakukan kegiatan monitoring untuk menjaga konsistensi Desa Limau Manis dan memastikan desa ini tetap menjadi desa antikorupsi,” katanya.

KPK juga berencana melakukan penilaian ulang pada 2028.
Penilaian tersebut akan menentukan apakah Desa Limau Manis masih layak dipertahankan sebagai desa percontohan antikorupsi.
“Pada tahun 2028 kami akan datang kembali ke sini untuk melakukan penilaian ulang. Akan kita lihat apakah Desa Limau Manis masih pantas untuk dijadikan percontohan,” jelas Ariz.
Selain monitoring, kedatangan KPK ke Desa Limau Manis juga menjadi bagian dari upaya memperluas penerapan program Desa Antikorupsi di Kabupaten Natuna. Tampilkan lebih sedikit